Regulasi Bibit Tanaman Genetik, Upaya perlindungan Petani dari Jeratan Korporasi

Pangan merupakan hak seluruh warga negara disamping kebutuhan sandang dan papan. Oleh karena itu berbagai kebijakan telah diberlakukan negara untuk pemenuhan kebutuhan ini. Pertanian menjadi perhatian utama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi sejak tahun 1952 upaya ini hanya terbatas pada upaya peningkatan produksi. Pada tahun 1952 program intensifikasi pertanian dimulai dengan program Kasimo, dilanjutkan program padi Sentra pada tahun 1959, dan penyuluhan massal 1963. Pada akhir tahun 1960 Indonesia memiliki program revolusioner yang telah membuat swasembada beras sukses sekaligus menjadi bibit permaslahan produksi pertanian hingga hari ini.

Program revolusi hijau akhir 1960 an itu berhasil meningkatkan swasembada beras pada tahun 1984. Tetapi awal 1990 produksi padi terus menurun hingga mengalami defisit beras mencapai 48 ribu ton akibat revolusi hijau. Peningkatan produksi padi itu terus terjadi hingga awal 1990. Hal ini diduga karena pemakaian pupuk kimia secara besar-besaran dalam strategi revolusi hijau. Setelah itu, produksi padi menurun terus. Menurut Badan Pusat Statistik pertambahan produksi padi nasional era 1974-1980 sebesar 4,8 persen per tahun sedangkan pada 1981-1990 sebesar 4,35 persen. Namun pada 1991-2000 turun jadi 1,32 persen. Pada 2005, produksi padi juga menurun 1,75 persen dari 54,06 ton pada tahun 2004 jadi 53,12 juta ton.[1]

Kebijakan pangan ini juga masih menjadi perhatian serius pada era selanjutnya, terbukti pada tahun 2008-2009 permasalahan pangan menjadi fokus program ekonomi. Pada era reformasi ini kebijakan pangan tidak hanya bertitik pada peningkatan produksi lagi tetapi pada pertanian skala luas. Kebijakan yang dituangkan dalan instruksi presiden no 5/2008 itu selain mengatur fokus program ekonomi termasuk juga mengatur investasi pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 ta¬hun 2010 tentang food estate atau perta-nian tanaman pangan berskala luas. Yang kemudian disusul dengan Permentan yang menindaklanjuti PP tersebut. [2]

Ini berarti permasalahan pangan rakyat diserahkan ke tangan-tangan perusahaan. Perusahaan swasta menjadi penentu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat indonesia. Perusahaan besar sekelas Multi Nasional Corporation (MNC) yang paling mungkin mengambil kesempatan emas yang diberikan pemerintah ini. Terbukti setelah peraturan ini ada segera dibuka kawasan food estate di Kalimantan Timur, Merauke, kemudian pada tahun 2012 Karawang dicanangkan menjadi rice center menyusul Depok, Bogor, dan Bekasi sebagai kawasan Food Estate.

Membayangkan ini berlanjut terlalu mengerikan, masyarakat Indonesia yang tidak mampu membayar menjadi sangat mungkin tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat yang miskin akan semakin miskin. Padahal itu belum dibandingan dengan peraturan lain tentang kebijakan pangan impor misalnya. Kebijakan impor yang tidak kompetitif dengan produk lokal yang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Sebagai contoh akhir Juli 2012 Indonesia kembali tersandung permasalahan kebijakan pangan impor tentang kedelai. Pada sebelumnya sekitar tahun 2008 juga pernah ada permasalahan terkait impor garam.

Permasalahan terkait pangan impor kedelai ini terjadi akibat produksi kedelai dalam negeri tidak memadai. Produksi kedelai lokal mencapai 600.000-900.000 ton, jauh dari kebutuhan nasional pada kisaran 2,3 juta-2,4 juta ton per tahun. Sementara bea masuk kacang kedelai naik hingga 7,5%, akibatnya harga jual ke masyarakat lebih mahal.[3]

Beban Ganda Petani

Tingginya tingkat konsumsi pertanian pangan seperti kedelai seharusnya dapat menguntungkan petani, tetapi kenyataanya petani tetap miskin dan keuntungan besar ada di tangan eksportir yang tidak tahu tentang bagaimana menanam kedelai. Produk pertanian lokal semacam kedelai biasanya tidak mampu bersaing dari segi benih dan pupuk, selain itu ketika panen tiba harga kedelai akan turun produktivitasnya. Akibatnya hasil produksi pertanian tidak akan mampu bersaing dengan produk pertanian import, sebagai contoh kedelai lokal Indonesia hanya memiliki berat 12-15 gram per 100 biji sedangkan untuk yang impor (khususnya dari Amerika) adalah 18 gram per 100 biji. Hal ini berdampak pada fungsi kedelai sebagai bahan dasar tahu atau tempe misalnya, kedelai lokal tidak bisa menghasilkan produk tahu-tempe sebanyak kedelai import.

Akibatnya kini petani mengalami beban ganda kemiskinan petani itu sendiri yang menyebabkan kelaparana dan gizi buruk, juga harus berhadapan dengan perusahaan korporasi dan pangan impor. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, FAO pada tahun 2011 mencatat kelaparan penduduk dunia tahun 2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa. Ini berarti 1 dari 6 penduduk dunia masih terjebak dalam kelaparan. Sementara di Indonesia, paling sedikit 23,63 juta penduduk Indonesia terancam kelaparan. Padahal dalam catatat Serikat Petani Indonesi (SPI) mencatat tahun 2011 sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi tenaga kerja Indonesia yaitu 42.47 juta tenaga kerja ( 40%).

Hal ini tentu sangat ironis, negara Indonesia yang pernah mendeklarasikan diri sebagai negara agraris dan memiliki penduduk yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian tetapi terancam menderita kelaparan. Negeri agraris hanya akan menjadi dongeng menjelang tidur, kenyataanya keberadaan sektor riil seperti pertanian tidak lagi menjanjikan akibat birokrasi kebijakan pangan yang tidak berpihak pada petani. Petani dijanjikan nilai jual tinggi dari produksi tanaman ekspor. Akibatnya tanaman pangan untuk konsumsi domestik tidak terpenuhi. Petani juga dipaksa untuk mengembangkan industri pertanian berskala besar yang mengharuskan mereka memproduksi tanaman tunggal (monokultur), menggunakan air, pupuk dan pestisida dalam jumlah yang amat besar. Industri agrobisnis membuat industri pertanian tradisional makin terpinggirkan.

Pertanian dipolitisasi bahkan melalui kebijakan yang terus berubah tanpa memikirkan dasar permasalahan tidak tercapainya swasembada dan ketahanan pangan. Kebijakan-kebijakan yang ada sifatnya hanya sporadic bahkan yang lebih buruk kebijakan tersebut memaksa petani bersaing secara global melalu Free Trade Area (FTA). Perusahaan agrobisnis yang notabene bagian dari korporasi yang telah mendunia tidak hanya mengincar keuntungan hasil produksi pertanian tetapi juga mencuri peluang dari kebijakan yang ada. Petani dieksploitasi karena dampak dari kebijakan yang diberlakukan membuat petani harus berusaha memenuhi pasar, menggunakan benih dan pupuk standart yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan agrobisnis misalnya pemakaian produk transgenik. Saat ini perusahaan dan industri atas pangan serta pengendalian perusahaan atas benih sebanyak 67% perusahaan benih telah mengontrol hal tersebut. Tentu saja ini menjadi permasalahan penting dan keprihatinan yang besar, petani diseluruh dunia diseragamkan selera dan tanpa memandang wilayah geografis serta permasalahan kerawanan pangan yang ada di setiap negara.

Belum lagi kebijakan terbaru menteri pertanian terkait produk rekayasa genetik. Dalam Permentan No.61/2011 tersurat tentang pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas rekayasa genetika (genetically modified organism, GMO). Ini berarti perusahaan korporasi diizinkan menjual produk rekayasa genetiknya di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini upaya petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan akan sangat sulit. Petani akan sangat tergantung dengan benih yang dikomersialkan karena benih ini memiliki hak paten, petani akan dapat dituntut jika menggunakan benih serupa tanpa ijin dari pemilik hak paten.

Regulasi Benih
Kedaulatan pangan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Regulasi terhadap bibit tanaman genetik ini adalah salah satu kuncinya. Kedaulatan pangan didefinisikan juga sebagai hak rakyat, komunitas dan negara untuk menentukan kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi, berdasarkan produksi yang berskala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan mereka sendiri dan keberagaman kaum tani, dan bentuk-bentuk alat produksi pertanian, serta menghormati pengelolaan dan pemasaran di wilayah pedesaan, di mana perempuan memainkan peran yang mendasar. Jadi, kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari sebuah ketahanan pangan. Ketahanan pangan baru akan tercipta kalau kedaulatan pangan dimiliki oleh rakyat. [4]

Di Kuba dan negara sosialis lain kedaulatan pangan ini bukan hanya mimpi dan pemanis bibir para penguasa. Salah satu kunci dari kedaulatan pangan ini memang kebijakan politik suatu negara. Majalah salam edisi 27 tahun 2009 menjelaskan mengenai pertanian ekologis di Kuba. Salah satu kunci kedaulatan pangan di negara ini yaitu kemandirian bibit.[5] Ini juga sesuai dengan pernyataan pada jurnal SPI tema sentral yang diyakini sangat krusial dalam kedaulatan pangan yaitu memang kebijakan perdagangan dan pasar lokal, teknologi dan pengetahuan lokal, akses dan kendali terhadap sumber daya produktif (tanah, air, benih), Pembagian teritorial dan penggunaan antarsektor, konflik dan bencana alam, kondisi sosial dan migrasi yang dipaksakan dan model produksi.[6] Petani yang paling tahu bibit pertanian apa yang paling cocok untuk tanah, iklim, dan dan tahan hama di sekitarnya. Pemakaian bibit hasil rekayasa genetik hanya akan membuat petani semakin tidak berdaya. Yang paling penting dari regulasi terhadap bibit rekayasa genetik ini yaitu sebagai upaya menghindari dominasi asing yang menjerat petani melalui korporasi Petani dapat secara mandiri menciptakan bibit, sehingga tidak tergantung bibit yang tersedia pada pasar, dan peneliti dapat mengembangkan peneelitian berbasis lokal sesuai keadaan daerah masing-masing. Dengan tujuan akhir pendapatan tinggi para petani.

Catatan Kaki :
[1] Muhajir, Anton. 2009. Revolusi Hijau, Menjerat Petani dengan Racun. http://www.balebengong.net/denpasar/tetangga/2009/05/28/revolusi-hijau-menjerat-petani-dengan-racun.html . Diakses Oktober 2010
[2] Redaksi. 2012. Pembaruan Agraria. Pembaruan Tani Edisi 95, terbit Januari 2012
[3] Pitoyo, Arif. 2012. Krisis Kedelai : Lenyapnya Tempe. http://www.bisnis.com/articles/krisis-kedelai-lenyapnya-tempe. Diakses 24 Agustus 2012
[4] Walhi Jawa Barat. 2012. Wujudkan Kedaulatan Pangan, Tolak Dominasi Korporasi dalam Penguasaan Pangan di Jawa Barat. www. Walhi.or.id. diakses 24 Agustus 2012
[5] Julia Wright. 2007. Belajar Pertanian Ekologis dari Kuba. Majalah SALAM edisi 27 tahun 2009
[6] Serikat Petani Indonesia. 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s