Pajak Oh Pajak

“Punya penghasilan tapi ga bayar pajak? Apa kata dunia? pernah dengar iklan dari direktorat Jenderal Pajak tentang itu kan, ahh tentu saja, tapi apakah anda pernah mendengar jika seorang mahasiswa diminta memiliki NPWP?”

Sedikit lucu memang kedengarannya, tapi ini memang benar terjadi pada kawan saya. Sebut saja namanya Dolly, dia pemimpin salah satu organisasi mahasiswa di kampus saya. Sore ini (9 sept 2011) tiba-tiba dia muncul di pintu, saat kami sedang berdiskusi, lalu menunjukan sebuah kartu bertanda terdaftar di kantor direktorat jenderal pajak. “Ahh, sial, akhirnya aku harus mengurus ini juga,” katanya dengan nada tidak datar. Beberapa hari yang lalu dia bercerita mengenai rumitnya birokrasi untuk mengurus keuangan di kampus kami. Kalau itu memang cerita yang sudah tidak asing sebenarnya.

ini NPWP nya Dolly

Dia mengaku sejak bulan Juni memasukkan proposal pencairan dana ke rektorat, tapi nyatanya hingga sekarang masih belum ada titik terang. Pembantu rektor bidang kemahasiswaan sebenarnya sudah menyetujui proposal pencairan dana untuk penerbitan tersebut, tetapi proses pencairannya tak semudah yang dibayangkan. 24 Agustus lalu temanku ini ditelepon oleh pihak yang berwenang mengurus pencairan dana mahasiswa ini, dan ia diminta untuk membuat NPWP. Pihak rektorat mengatakan bahwa ada mahasiswa yang mengurus uang kemahasiswaan dengan NPWP pribadinya dan meminta teman saya ini mengurus hal yang sama. Sebenarnya yang pura-pura bego itu siapa entahlah, mungkin pegawai rektorat itu hanya pura-pura bego, semoga. Pergilah kawan saya ini ke kantor direktorat jenderal pajak untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan NPWP. Sesampainya disana tentu ia menerima penjelasan bahwa mahasiswa yang belum bekerja belum perlu memilikinya. “Anak SD juga tahu, NPWP itu wajib dimiliki orang yang berpenghasilan saja,” Jaya Kusuma menimpali dengan mengejek. Lalu tawa kami memenuhi ruangan.

Menurut sumber yang saya baca NPWP biasanya memang menjadi identitas penting untuk kegiatan ekonomi seperti memohon kartu kredit dari bank, membuka deposito, atau membeli properti (rumah, rusunawa, rusunami) sebagai alat
penjaminan atau prasyarat. . sebenarnya yang aneh bukan akhirnya teman saya ini memiliki NPWP. tetapi masalah birokrasi keuangan suatu lembaga seperti Universitas.

Setiap Universitas tentu sudah memiliki NPWP, dan jika memakai sistem keuangan satu pintu berarti pihak universitas yang bertanggungjawab penuh terhadap pajak untuk negara karena mahasiswa dan rektorat masih dalam satu lembaga. Mahasiswa hanya perlu tahu berapa prosentase pajak dan fungsinya. Nah ini mengapa kawan saya yang harus menyertakan NPWP nya sementara keuangan kemahasiswaan yang ia cairkan itu kan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi dipakai untuk kegiatan kemahasiswaan.

Rada ribet memang kalau berurusan dengan keuangan apalagi berurusan dengan pajak. Hal yang seharusnya simple dibuat rumit, ini sebabnya akhirnya banyak muncul mafia pajak. Bangun Indonesia!

Advertisements

6 thoughts on “Pajak Oh Pajak

  1. “sebut saja namanya dolly”.. ngakak baca kalimat ini. :))
    atau suar**** (bukan nama asli)… kwkwkwk

    hm..iya juga sih, buat apa NPWP kalo emang masih dalam satu lembaga..

    btw, salut kamu berani blak-blakan ngebahasa kampus. (y)

  2. mungkin masyarakat yg tidak mau tahu sehingga gak tahu tentang pajak atau DJP yg gak mau kasih tau..??
    mana yg bener…??
    tapi liat tulisan mbak sendiri yg bilang anak SD saja tau tentang NPWP kenapa anak mahasiswa gak tau….
    apa kata dunia..??
    😛

    salam kenal ya mbak…
    makasih udah kunjungan ke blog saya…
    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s